Dalam dunia properti di Indonesia, terdapat berbagai jenis sertifikat yang mengatur hak kepemilikan atas tanah atau bangunan. Dua jenis sertifikat yang sering kali muncul adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU). Meskipun keduanya terkait dengan hak atas tanah, ada perbedaan mendasar yang harus dipahami oleh setiap individu yang terlibat dalam transaksi properti. Berikut adalah penjelasan tentang perbedaan antara SHM dan SHGU.
1. Pengertian SHM (Sertifikat Hak Milik)
Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah sertifikat yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang menunjukkan kepemilikan penuh atas tanah tersebut. Pemilik SHM memiliki hak penuh atas tanah, yang meliputi hak untuk menguasai, menggunakan, mengalihkan, dan menjual tanah tersebut. SHM merupakan hak tertinggi yang dapat dimiliki oleh individu atau badan hukum di Indonesia, dan umumnya hanya dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI).
Ciri-ciri SHM:
- Diberikan kepada WNI (bukan WNA atau badan hukum asing).
- Pemegang SHM memiliki hak penuh atas tanah, termasuk hak untuk menjual, mewariskan, atau mengalihkan hak.
- Tidak ada batasan waktu dalam kepemilikan.
- Pemilik dapat menggunakan tanah sesuai dengan tujuan yang diizinkan oleh peraturan yang berlaku (seperti pertanian, permukiman, atau komersial).
2. Pengertian SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha)
Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) adalah sertifikat yang diberikan kepada individu atau badan hukum yang memiliki hak untuk mengusahakan tanah milik negara atau tanah yang dikuasai oleh negara untuk tujuan tertentu, seperti pertanian, perkebunan, atau peternakan. SHGU bukanlah hak kepemilikan tanah, melainkan hak untuk memanfaatkan tanah tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan komersial.
Ciri-ciri SHGU:
- Diberikan kepada WNI atau badan hukum Indonesia.
- Hanya dapat digunakan untuk usaha pertanian, perkebunan, atau industri yang berkaitan dengan sumber daya alam.
- Batas waktu penggunaan tanah biasanya antara 25 hingga 35 tahun dan dapat diperpanjang.
- Setelah masa hak berakhir, tanah akan kembali ke negara tanpa ada kewajiban kompensasi kepada pemegang SHGU.
3. Perbedaan Utama antara SHM dan SHGU
Berikut adalah perbandingan mendalam antara SHM dan SHGU:
| Aspek | SHM (Sertifikat Hak Milik) | SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha) |
|---|---|---|
| Jenis Hak | Hak penuh atas tanah | Hak untuk mengusahakan tanah, bukan hak kepemilikan |
| Pemberi Hak | Diberikan oleh negara | Diberikan oleh negara untuk penggunaan tertentu |
| Pemilik | WNI (individu atau badan hukum) | WNI atau badan hukum Indonesia |
| Jangka Waktu | Tidak terbatas (selama tanah tidak dijual atau dialihkan) | Terbatas, umumnya 25-35 tahun dan dapat diperpanjang |
| Hak yang Dimiliki | Hak untuk menjual, mengalihkan, atau memanfaatkan tanah secara bebas | Hanya dapat digunakan untuk tujuan usaha tertentu |
| Batasan Penggunaan | Penggunaan bebas sesuai dengan peraturan peruntukan tanah | Terbatas pada usaha pertanian, perkebunan, atau industri |
| Pemanfaatan | Pemanfaatan tanpa batasan waktu dan tujuan | Terbatas pada tujuan usaha tertentu yang ditentukan oleh negara |
| Status setelah Masa Berlalu | Pemilik dapat mempertahankan atau menjual tanah | Tanah kembali ke negara setelah masa hak habis |
4. Kesimpulan
SHM adalah sertifikat yang memberikan hak kepemilikan penuh atas tanah kepada WNI, sedangkan SHGU adalah sertifikat yang memberikan hak untuk mengusahakan tanah untuk tujuan tertentu, dengan jangka waktu yang terbatas. Bagi pemilik tanah yang ingin memiliki kepemilikan penuh tanpa batasan, SHM adalah pilihan yang tepat. Di sisi lain, SHGU cocok bagi mereka yang ingin mengelola tanah untuk keperluan usaha, dengan pengaturan jangka waktu tertentu dan tujuan yang lebih terbatas.
Pemahaman yang baik mengenai perbedaan SHM dan SHGU sangat penting, baik untuk tujuan investasi properti, pertanian, atau industri.
